REHAT – Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 telah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Persidangan perdana untuk perkara tersebut akan digelar pada Jumat (14/6/2019).
Menjelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) Pengarah tim kampanye daerah 01 Kabuapten Muba Beni hernedi mengimbau agar masyarakat khususnya di Muba tidak mudah terprovokasi dan ikut ikutkan untuk membuat situasi rusuh.
“Kita percayakan pada MK ,Kita dukung persatuan indonesia dan terpenting lebih tidak ada lagi pendukung 01 dan 02.”kata Beni Hernedi,Kamis (13/6)
Kuyung beni yang biasa disapa warga Muba ini menyebutkan, hari raya idul fitri baru saja kita raaykan bersama. Tentu kita sudah harus saling maaf-maaffan.
“Janga ikut-ikutan aaplagi ajakan – ajakan oknum tak bertangung jawab untuk membuat situasi menjadi rusuh atau tidak kondusif pendukung 01 dan 02 harus bersaudara yang berbeda hanya pilihan saja. Dari itu mari kita saling merangkul lagi dan saking hormat menghormati”ucapnya.
Beni menyebut, sejauh ini untuk di Wilayah Kabupaten Muba kondusif.
” alhamdulilah, kuyung beni pernah ngadoke kuis di medsos dan banyak yg dukung perdamian dan peratuan.Kita doakansemoga Keputusan MK bisa memutuskan seadil-adilnya. Usia sidang putusan itu selesai kitek dukung pemerintahan terpilih.”tukasnya.
Sementara,menjelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Polres Musi Banyuasin Sumsel melakukan antisipasi terhadap isi pengerahan massa dan Hoaks yang dapat memicu kerusuhan.
Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti mengungkapkan, menjaga Kamtibmas di Kabupaten Muba menjelang sidang PHPU 2019, dilakukan beberapa persiapan. Diantaranya koordinasi dengan seluruh pihak mulai dari Pemkab Muba dan TNI.
“Sesuai arahan Kapolri dan Kapolda, kami saat ini sudah menyiapkan segala sarana prasarana dan koordinasi, untuk pengamanan sidang sengketa hasil Pilpres 2019,” jelas Andes usai Apel Konsolidasi dan persiapan pengamanan hasil Pilpres 2019, di lapangan Mapolres Muba, Kamis (13/6)
Dikatakan Andes, secara umum di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 27 laporan. Semua laporan tersebut terkait sengketa pemilihan legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun kabupaten dan kota. “Laporan dari Muba ada dua sengketa yang disampaikan ke MK. Kita sudah siap untuk mengawal proses tersebut,” tegasnya.
Untuk mendukung keberhasilan secara maksimal seluruh aspek penyelenggaraan pengamanan, selain meningkatkan soliditas dan sinergitas antara TNI Polri dan stakeholder lainnya, juga mengoptimalkan fungsi intelijen.
“Kami melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen melalui bhabinkamtibmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat, sehingga setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu proses sidang tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin. Sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas atau konflik sosial,” terang dia.
Sementara, Dandim 0401/Muba Letkol Arm M Syaifudin KZ, menuturkan, pihaknya juga melaksanakan kegiatan deteksi dini dan melaksanakan kegiatan temu cepat lapor cepat. Apapun yang berkembang di masyarakat diselesaikan bersama.
“Bukan berarti curiga, tetapi sebagai antisipasi mungkin kita sadari saat ini banyak berkembang isu-isu ataupun berita-berita hoaks di media sosial baik itu mungkin yang sifatnya berita yang benar tapi ada juga berita bohong. Untuk itu kita selaku aparat keamanan ataupun beberapa unsur komponen dalam masyarakat ini, mari kita bersikap dewasa bersikap yang cerdas dalam menanggapi berita,” tandas dia. (FIZ)