REHAT – Polemik penggunaaan VVIP Room Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) 2 Palembang terus bergulir. Pemprov Sumsel melalui Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Setda Sumsel Iwan Gunawan Syaputra menegaskan tidak ada larangan bagi pejabat, termasuk mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk menggunakan VVIP Bandara SMB tersebut, sepanjang yang bersangkutan meminta izin dan berkoordinasi dengan protokol Pemprov Sumsel.
“Selama ini tidak ada persoalan. Para pejabat yang lewat VVIP Bandara SMB 2 dipersilakan, bahkan diberikan pelayanan yang prima, “ ujar Iwan, Kamis (10/10).
Menurut Iwan, jika ada informasi bahwa Alex Noerdin mendapat larangan melewati VVIP Bandara SMB, kemungkinan yang bersangkutan belum atau tidak menyampaikan informasi atau mengajukan izin untuk menggunakan fasilitas tersebut. “Selama ini jika ada koordinasi dan komunikasi, semua pejabat dipersilakan tak terkecuali para anggota DPR RI,” ujar Iwan.
Menurut Iwan, prosedur pengunaan VVIP Bendara tersebut sudah sangat jelas tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 619/KPTS/VIII/2018 Tertanggal 24 Oktober 2018 Tentang Penggunaan Ruang Tunggu Very-Very Important Person (VVIP) Bandara Sulatan Mahmud Badaruddin II Palembang. Dimana dalam Keputusan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan ruang tunggu Very-Very Important Person (VVIP) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II berlaku untuk :
- Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dan Pejabat Eselon I Pemprov Sumsel beserta keluarga.
- Penerimaan tamu-tamu seperti Pejabat Lembaga Tinggi Negara, para Duta Besar, Menteri, Pejabat Setingkat Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian.
- Pejabat Eselon I Baik Pusat maupun Daerah Lain
- Pejabat Lain/tokoh/ perorangan yang diperkenankan oleh Gubernur.
“Dalam keputusan Gubernur itu dijelaskan bahwa penggunaan ruang tunggu VVIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus mendapatkan izin gubernur. Kemudian penggunaan ruang tunggu VVIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dikoordinasikan dengan Biro Humas dan Protokol Setda Sumsel”pungkas Iwan. (rel humas)