Setahun kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya mengaku telah membayar hutang sebesar Rp 1, 2 Triliun. Selama ini 17 kabupaten dan kota tersendat pembangunannya karena Pemprov Sumsel tak membayar hutang. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.
Sesuai dengan target sebelumnya, pasangan HDMY berkomitmen akan meyelesaikan semua hutang/kurang salur pajak kendaraan ke Kabupaten/kota pada Tahun 20
Dengan rincian hutang ditahun 2017 sebesar Rp 746.721.775.374,39,- dan hutang ditahun 2018 sebesar Rp 381.846.377.450,71,- yang semuanya telah lunasi dengan total pelunasan Rp 1.146.568.152.825,10,-.
Gubernur Sumsel Herman Deru, menegaskan, pada alokasi APBD Provinsi Sumsel Tahun 2019, HDMY fokus dalam merealisasikan program kerja yang didasari visi misi dalam mewujudkan “Sumsel Maju untuk Semua”.
“Dari segi penganggaran kita dituntut efisiensi, utamanya untuk menyelesaikan hutang pada Kabupaten/kota. Pada Tahun 2019 ini kita sudah lakukan pelunasan hutang/kurang salur pajak kendaraan provinsi ke Kabupaten/kota dengan total Rp 1,2 Triliun,” tegasnya
Menurutnya, selain pelunasan hutang bagi hasil pajak kendaraan ke derah, pihaknya juga telah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sarana infrastruktur jalan dan jempatan yang sebelumnya sempat tidak mendapatkan perhatian.
Melalui program pembangunan, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan provinsi lanjutnya, setidaknya 73 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan sepanjang 1.513,653 KM berikut 499 jembatan yang tersebar di 17 Kabupaten/kota yang penganggarannya telah dialokasikan melalui belanja modal pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp 1,82 Triliun yang sebagian besar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Per September 2019 kemarin, kondisi ruas jalan yang menjadi tangung jawab Provinsi sudah diperbaiki mendekati 72,71 persen tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Dan kita target pada Tahun 2020 semuanya rampung,” tambahnya.
Dikatakan, Pemprov Sumsel, juga berupaya untuk mengembalikan Sumsel sebagai lumbung pangan dimulai dengan pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur irigasi teknis dan irigasi rawa. Upaya ini juga ditopang dengan adanya program perluasan lahan pertanian melalui program Selamatkan Rawa Kesejahterakan Petani (#Serasi) 200 ribu hektar di Tahun 2019 dari Kementerian Pertanian RI.
“Kita tahu Sumsel sebelumnya telah menjadi lumbung pangan nasional. Nah kita saat ini tengah fokus untuk itu. Dengan dukungan semua pijak kita yakin Sumsel Lumbung Pangan Nasional di Tahun 2021 akan terwujud,” tutupnya
