Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat angka kemiskinan di Sumsel sejauh ini mencapai 12,28 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,6 persen.
Kepala BPS Provinsi Sumsel, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan meski lebih tinggi dibanding angka kemiskinan nasional, namun lebih rendah dibanding angka kemiskinan pada tahun lalu yang mencapai sebesar 12,80 persen.
“Tentunya ini ada penyebabnya. Tapi, ini akan diuraikan agar program kedepan lebih tepat sasaran dan menurunkan angka kemiskinan,” ujar Endang ditemui seusai kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto – Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) se-Sumatera 2019, di Hotel The Zuri Transmart, Kamis (4/7).
Selain itu, dia menjelaskan, bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di Sumsel meningkat. Tercatat untuk triwulan pertama angka pertumbuhan ekonomi di Sumsel mencapai 5,68 persen. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang dari sektor pertambangan, perdagangan, industri, dan pertanian. “Saat ini juga tengah dicari peluang baru agar pertumbuhan ekonomi ini terus meningkat,” katanya.
Meskipun meningkat, kata dia, yang lebih terpenting adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus mengcover dan mengcounter angka pengangguran, kemiskinan dan lainnya agar dapat menurun. Sebab jika pertumbuhan ekonomi ini mampu mengcounter angka pengangguran dan kemiskinan tentunya berdampak baik. “Jika tidak, maka harus dilakukan peninjauan ulang untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan di Sumse,” ucap dia.
Di Konreg PDRB-ISE) se-Sumatera 2019, pihaknya juga meluncurkan sebuah aplikasi Indikator Ini Sumatera. Aplikasi ini berisi tentang data sosial dan ekonomi di Sumsel. Sumber data sendiri berasal dari BPS, BI, dan Pemprov Sumsel sehingga diharapkan lebih mudah, efisien, efektif, dan berkualitas dalam mengakses data tersebut. “Aplikasi ini bisa diakses secara umum, jadi bisa setiap saat bisa diakses dan bakal ada fitur tanya jawab,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyebut, tidak ada kesuksesan besar tanpa ada sebuah rencana dan data yang baik dan benar. Saat ini, yang menjadi problem adalah para kepala daerah di Sumsel datang dari latar belakang yang berbeda seperti dari politik, birokrat bahkan dari ulama.
Dia menjelaskan, tentunya mereka bukan ahli dalam statistik, hingga perencanaan. Karena itulah, tugas dari BPS, BI, dan Bappeda untuk mengambil keseimbangan sebelum mengambil sebuah kebijakan untuk daerah mereka. “Saya yakin, jika Sumatera ini satu visi maka tidak terlalu lama ketimpangan dengan Pulau Jawa itu dapat tersusul. Itu targetnya,” pungkasnya.
