REHAT – Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menyayangkan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) banyak yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
Sebab, pendataan yang dilakukan oleh Petugas Kemensos sepertinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan, lantaran hampir setiap tahun sepertinya data yang digunakan tidak lagi dilakukan validasi atau kroscek di lapangan.
“Harusnya petugas yang melakukan pendataan warga yang berhak menjadi penerima PKH ini dilakukan door to door. Terbukti Setiap tahun kami amati penerimanya orang-orang itu saja itupun ada yang kategorinya warga mampu justru menerima PKH. Sementara ada warga yang seharusnya benar-benar menerima bahkan sudah diusulkan justru tidak menerimanya. Artinya PKH ini selain tidak tepat sasaran pendataan yang dilakukan asal-asalan,” ungkap Dewi, Ketua PPDI Kabupaten Muba, Kamis (20/12).
Sebagai contoh ungkap Dewi, di Kabupaten Muba terdapat sekitar 2000 jiwa masyarakat disabilitas yang kehidupannya hampir 80 persen dibawah garis kemisikinan, namun justru tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut.
“Harusnya, pemerintah itu, memprioritaskan mereka yang mencari nafkah dengan keterbatasan. Saya dulu pernah mengusulkan bapak Yuliarto yang merupakan penyandang disabilitas yang keseharianya berjualan dan kehidupannya dinilai layak dan berhak menerima PKH ini, tapi faktanya sudah 3 tahun terkahir usulan itu tidak juga diakomodir. Jadi pertanyaan bagaimana sebenarnya katagori penerima PKH ini” tegasnya
Pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak para penyadang disabilitas yang ada di Muba.
“Saya pernah bertanya kepada petugas yang mendata PKH ini, apakah orang yang sudah tidak menerima PKH ini bisa digantikan dengan yang berhak menerima, jawabnya tidak bisa karena pendataan dari pusat. Justru penerima PKH ini datanya tidak mungkin bertambah malah bisa berkurang. Jadi tujuan PKH ini diperuntukan untuk siapa? Bahkan informasinya kedepan PKH ini akan dihapuskan diganti dengan program lain,” cetusnya.
Dari itu, kami dari PPDI berharap agar pendataan yang kedepan akan dilakukan seharusnya door to door jangan hanya menerima saja data dari RT seperti yang dilakulan selama ini.
“Harapan kami data yang dikumpulkanya nantinya harus di kroscek terlebih dahulu lagi di lapangan jadi tidak asal-asalan,” tukasnya.(alf)
