Beranda Sumsel Layanan Jamsoskes Sumsel Semesta Berakhir Januari 2019

Layanan Jamsoskes Sumsel Semesta Berakhir Januari 2019

REHAT – Layanan kesehatan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta yang selama ini diterapkan pemerintah provinsi Sumsel akan berakhir pada awal Januari 2019 mendatang.
Hal ini berdasarkan surat edaran gubernur Sumsel nomor 057/SE/Dinkes/2018 tentang penghentian penyelenggaraan Jamsoskes Sumsel Semesta berdasarkan keputusan presiden 82 tahun 2018.
Menanggapi hal ini, Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan bahwa keputusan pemberhentian program Jamsoskes Sumsel Semesta sudah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Dalam surat edaran itu, terhitung mulai 1 Januari 2019 mendatang, penyelengaaraan Program Jamsoskes Sumsel Semesta yang selama ini diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu resmi dihentikan.
“Iya memang di Keppres itu mengeluarkan keputusan bahwa program lokal tidak boleh tumpang tindih dengan program nasional. Jadi semua jaminan kesehatan masyarakat harus terintegrasi dengan BPJS Kesehatan,” ungkap Herman Deru, saat diwawancarai, Jumat (7/12).
Lanjut dikatakannya, Pemprov Sumsel tinggal melakukan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan BPJS.
“Nanti masyarakat kurang mampu kita subsidi pembayarannya, bila perlu kita yang bayari sesuai kebutuhannya,” katanya.
Masih kata dia, saat ini pihaknya sudah menyebarkan edaran Keppres tersebut kepada Kabupaten Kota untuk segera mendata masyarakat yang selama ini tercover program Jamsoskes Sumsel Semesta.
“Kita minta Kabupaten Kota untuk mengirim data masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya akan kita tempatkan petugas kesehatan dan petugas BPJS di tiap rumah sakit daerah. Jadi, jika ada masyarakat yang perlu pelayanan kesehatan namun belum memiliki BPJS langsung diatasi, kita bayarkan disitu,” jelas Deru.
Disinggung soal kemampuan anggaran Pemprov untuk subsidi keanggotaan BPJS masyarakat kurang mampu, Deru mengatakan pihaknya menyanggupi untuk memberi subsidi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.
“Kucukup-cukupke anggarannya, karena memang sudah ada anjuran undang-undang minimal pemerintah memberi subsidi 10 persen,” pungkasnya.(soe)