Beranda Muba Proses Lelang Belanja Infrastruktur di Muba Syarat KKN

Proses Lelang Belanja Infrastruktur di Muba Syarat KKN

Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (Fitra) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam rilis yang diterima redaksi Minggu (19/6) menyebutkan bahwa pada proses lelang pada belanja infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin terindikasi adanya syarat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Koordinator Fitra Sumsel Nunik Handayani menyebutkan, pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menganggarkan pos anggaran Belanja Daerah Bidang Infrastruktur sebesar Rp. 1.052.648.768.752,00 dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 990.977.228.610,31 atau 94,14% dari anggaran.

Pemilihan penyedia barang/jasa Bidang Infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan secara elektronik pada laman http://lpse.mubakab.go.id/eproc4/. Pelelangan menggunakan metode Pasca Kualifikasi Satu File dengan menggunakan evaluasi sistem Harga Terendah Sistem Gugur.

Nunik menguaraikan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, terhadap Kelompok Kerja ( Pokja ) pemilihan I, IV, V, VI, VII, IX, X dan operator Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) diperoleh informasi bahwa, adanya indikasi persaingan peserta lelang yang tidak sehat serta nuansa nepotisme yang tinggi, yaitu adanya para pemenang lelang titipan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara yg dilakukan tim pemeriksa BPK terhadap Ketua dan anggota POKJA I, IV, V, VI, VII, IX, X di peroleh informasi sebagai berikut , A. Sebelum pelelangan dilaksanakan, Pokja mendapatkan arahan untuk memenangkan salah satu penyedia barang/jasa;
B. Daftar pemenang atas paket pekerjaan yang akan dilelang disampaikan oleh PPK atau PPTK saat rapat persiapan atau paling lambat setelah pembukaan dokumen penawaran. C. Pada evaluasi yang dilakukan oleh Pokja, untuk calon pemenang yang sudah ditentukan tidak dilakukan evaluasi secara menyeluruh atau bahkantidak dievaluasi. Sedangkan untuk peserta lain dievaluasi secara menyeluruh untuk mencari kesalahan/ketidaksesuaian dengan dokumen penawaran sehingga penawarannya dinyatakan tidak sesuai atau gugur;

D. Pokja menerima imbalan dengan besaran antara 0,5% s.d. 1% dari nilai paket. Sebagai contoh pada paket pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia, DIR Epil, DIR Muara Teladan, dan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III, Pokja VI menerima imbalan sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut : Imbalan pertama sebesar Rp. 80.000.000,-, dan imbalan yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,00. Yang kemudian mereka berbagi dengan Kepala BPBJ, Ketua Pokja, sekretaris dan anggota, besarannya disesuaikan dengan jabatannya. Tempat penyerahan imbalan ada yang dilakukan di Kantor ULP wilayah Kota Palembang, dan ada yang dilakukan di Sekayu.

E. Peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan rerata diikuti oleh sekitar 50 lebih perusahaan, namun jumlah peserta lelang yang meng-upload dokumen penawaran sebanyak rerata hanya 5 – 6 perusahaan.

F. Adanya kesamaan IP address antar peserta lelang. G, Adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh beberapa PT perusahaan yg lolos, H. Pada peralatan excavator, ponton, dan bulldozer yang disewa oleh PT yang sama, I .Nomor meterai dalam surat perjanjian sewa peralatan antar PT yang lolos berurutan/berdekatan yaitu AJX095225175, AJX095225179, dan AJX095225180.

J.Adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan dari PT perusahaan yang lolos, berupa kesamaan author dan creator pada “Microsoft Word 2016”, producer yaitu “Microsoft Word 2016”, dan PDF Version “1.7”.
k. Dll.

Sehingga, atas permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pengadaan pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperoleh barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar melalui persaingan yang sehat antar peserta lelang tidak tercapai.

“Selain itu juga membuka peluang terjadinya tindak korupsi, karena proses lelang yg seharusnya mengacu pada prinsip transparan dan akuntable serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diabaikan,”tukasnya.